BPKH Rencanakan Investasi di Arab Saudi, Guna Mempermudah Pelaksanaan Ibadah Haji

Surabaya (wartasas.com) – Dalam rangka upaya efisiensi pelayanan dan desain virtual account uang kredibel, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana melakukan Kerjasama dalam lnvestasi di Arab Saudi.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala BPKH, Dr. Anggito Abimanyu dalam kesempatan acara “Fokus Group Discussion” yang digelar bersama Ikatan Sarjana Ekonomi lndonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur pada Jumat, 25 Mei 2018 di Bumi Hotel Surabaya.

Dalam paparannya, Dr. Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa, BPKH mendukung Kemenag untuk melakukan Pembayaran operasional Haji dan Pengembalian BPIH Khusus kepada travel-travel Haji.

“Kerjasama kajian dan hasil dari kajian tersebut dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji dan mampu memperkaya wawasan akademik di bidang Keuangan syariah dan investasi syariah,” tutur Dr. Anggito dalam acara “Fokus Group Discussion” di Bumi Hotel, Jumat, (25/05/18).

“BPKH juga ditugaskan melakukan pengadaan mata uang Reyal untuk operasional haji di Arab Saudi. Saat ini, BPKH sedang melakukan penjajagan investasi di surat berharga syariah negara dan investasi langsung di hotel dan katering di Arab Saudi,” tutur Dr. Anggito dalam “Fokus Group Discussion” di Bumi Hotel Surabaya, Jumat, (25/05/18).

“Terkait hal tersebut, beberapa langkah prioritas jangka pendek yang perlu dilaksanakan oleh BPKH yaitu, investasi pada instrumen yang aman, optimal dan likuid serta meningkatkan dana kelolaan BPS-BPIH,” tambahnya.

Semua rencana itu bertujuan demi penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik pada masa mendatang. BPKH kata Dr. Anggito, telah mendukung Kemenag untuk melakukan pembayaran operasional haji dan pengembalian BPIH khusus kepada travel-travel haji.

“BPKH juga ditugaskan melakukan pengadaan mata uang Reyal untuk operasional haji di Arab Saudi. Selain pengadaan mata uang reyal, desain virtual account uang kredibel juga tengah dirancang untuk dapat lebih menunjang hal itu,” terangnya.

Saat ini terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan haji. Antara lain, selisih antara biaya operasional haji dengan penerimaan oleh jamaah dan kenaikan biaya operasional dan mismatch nilai tukar antara pendapatan serta biaya operasional haji.

“Diharapkan, diskusi yang juga dihadiri oleh Asosiasi Travel dan akademisi di Jawa Timur serta OJK (Otorifas Jasa Keuangan) juga perwakilan Bank Indonesia ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji dan mampu memperkaya wawasan akademik di bidang keuangan syariah dan investasi syariah,” harapnya sambil tersenyum. (Tls)