Majelis Komisi KPPU : 4 Perusahaan Pelayaran Dinyatakan Bersalah Melanggar UU No. 5 Tahun 1999

Surabaya (wartasas.com) – Dalam sidang Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perkara Nomor 08/KPPU-L/2018, keempat perusahaan pelayaran dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon.

Sidang Putusan yang digelar pada Kamis, 23 Mei 2019 di Kantor Wilayah (Kanwil) IV KPPU Surabaya, dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto, S.H., M.H didampingi Anggota Majelis Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum.

Sekretariat Komisi telah melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan dengan obyek perkara adalah Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perusahaan Pelayaran, yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Tanto Intim Line, Terlapor II, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, Terlapor III, PT Meratus Line dan Terlapor IV, PT Salam Pasific Indonesia Lines.

Majelis Komisi menilai bahwa diterbitkannya Surat Penyesuaian Tarif Freight Container Rute Surabaya menuju Ambon oleh keempat perusahaan pelayaran tidak didasari adanya kondisi merugi atau adanya perang tarif yang terjadi di pasar sebagaimana disampaikan para Terlapor, melainkan dalam rangka mengikuti penyesuaian harga perusahaan pesaing untuk rute pelayaran yang sama dimana adanya pemain baru yang masuk, menandakan pasar tersebut masih berpotensi untuk mendapatkan profit.

“Bahwa adanya surat penyesuaian harga dari masing-masing Terlapor dalam waktu yang berdekatan membuktikan adanya bentuk kesepakatan untuk menetapkan besaran tarif freight container, meskipun dalam prakteknya kesepakatan tersebut tidak berjalan secara efektif,” ucap Ketua Majelis Komisi dalam sidang.

Disampaikan, seharusnya harga yang terbentuk berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran, serta mempertimbangkan faktor produksi masing-masing. Tentang Pemenuhan Unsur yaitu, Unsur Pelaku Usaha, Unsur Perjanjian, Unsur Pelaku Usaha Pesaing, Unsur Menetapkan Harga, Unsur Jasa, Unsur Konsumen dan Unsur Pasar Bersangkutan.

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut, bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pernah dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha di sektor industri strategis bagi pengembangan perekonomian wilayah. Bahwa Terlapor IV belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melakukan penataan terhadap industri pelayaran agar terjadi persaingan usaha yang sehat.

“Apabila pelaku usaha dalam industri pelayaran tersebut dalam menjalankan usahanya tidak menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat maka pihak Pemerintah diharapkan untuk meninjau ulang ijin usaha perusahaan pelayaran tersebut,” terangnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I (PT Tanto Intim Line), Terlapor II (PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk.), Terlapor III (PT Meratus Line), dan Terlapor IV (PT Salam Pasific Indonesia Lines) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Menghukum Terlapor I (PT Tanto Intim Line), membayar denda sebesar Rp7.154.000.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Menghukum Terlapor II (PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk.), membayar denda sebesar Rp5.642.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Menghukum Terlapor III (PT Meratus Line), membayar denda sebesar Rp6.580.000.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Menghukum Terlapor IV (PT Salam Pasific Indonesia Lines), membayar denda sebesar Rp1.415.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Memerintahkan Terlapor I (PT Tanto Intim Line), Terlapor II (PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk), Terlapor III (PT Meratus Line), dan Terlapor IV (PT Salam Pasific Indonesia Lines) untuk menghentikan perilaku penyesuaian tarif freight container sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Memerintahkan para Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU,” tegasnya. (Tls)