Wujudkan Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan Manfaatkan Data Kependudukan (NIK)

Jakarta (wartasas.com) – Dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat serta tercapainya visi Universal Health Coverage (UHC) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terus mendapatkan respon positif dari berbagai pihak.

Kali ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI turut mendukung dengan memberikan Data Kependudukan (NIK) yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada BPJS Kesehatan.

Bentuk dukungan tersebut disampaikan dalam kesempatan acara Penyerahan Data Kependudukan (NIK) Sebagai Dasar Penyusunan Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan pada Rabu, 10 Oktober 2018 di Jakarta.

Penyerahan data diberikan langsung oleh Sekretaris Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI, I Gede Suratha kepada pihak BPJS Kesehatan yang diwakilkan oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menyampaikan bahwa, BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Dukcapil karena membantu menyukseskan Program JKN-KIS.

“Data tersebut akan kami gunakan untuk menugaskan para petugas perluasan peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat untuk segera mendaftarkan diri  menjadi peserta JKN KIS,” ujar Andayani usai penyerahan data di Jakarta, Rabu, (10/10/18).

“Pemanfaatan Data NIK bagi penduduk yang masih belum menjadi peserta JKN-KIS, diharapkan dapat mendorong tercapainya cakupan kesehatan semesta,” tambahnya.

Komitmen Ditjen Dukcapil ini masih menurut Andayani, merupakan wujud dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dimana, dalam Inpres tersebut yang menjadi salah satu tugas dari Kementerian Dalam Negeri RI adalah pada Diktum 3 Nomor (5); Kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

“Tantangan tercapainya visi Universal Health Coverage mengharuskan kedua lembaga ini terus bersinergi khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan data NIK. NIK menjadi salah satu unsur terpenting dalam implementasi Program JKN-KIS,” terangnya.

Sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Ditjen Dukcapil sudah terbangun sejak persiapan implementasi program di tahun 2013 lalu. Berbagai inovasi pun telah dikembangkan agar pelayanan administrasi peserta Program JKN-KIS makin optimal.

BPJS Kesehatan juga telah melakukan pemadanan data peserta JKN-KIS dengan data kependudukan. Sampai dengan Juli 2018 jumlah data peserta yang telah dipadankan sebanyak 198.197.889 jiwa.

“Koneksi data kependudukan yang diberikan Ditjen Dukcapil sangat membantu BPJS Kesehatan dalam proses pendaftaran peserta JKN-KIS. Verifikasi dan validasi klaim pelayanan kesehatan dan pembaharuan data,” paparnya.

Data peserta yang belum terisi lengkap seperti data NIK, alamat, tanggal lahir dan lainnya kini sudah dilengkapi dan dilakukan verifikasi serta validasi.

Sebagai informasi, sampai dengan 05 Oktober 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 203.469.737 jiwa. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.681 FKTP (Puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, RS D Pratama), 2.446 FKRTL (rumah sakit, klinik utama), 1.549 apotek dan 1.093 optik. (Ang/Tls)