Ulama se Jatim Bersatu serukan Stop Kriminalisasi Ulama

Surabaya (wartasas.com) – Maraknya kejadian kejadian yang dianggap penistaan terhadap para ulama, membuat para Ulama di Jawa Timur langsung merespon dengan menggelar berbagai cara untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah untuk turut menyerukan “Stop Kriminalisasi Ulama”.

Salah satu cara yang dilakukan dengan Mudzakarah bela ulama yang digelar di beberapa Pondok Pesantren (Ponpes) wilayah Jatim, mulai dari Bangkalan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Kediri, Pacitan dan Jember.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur yang merupakan partai politik berideologikan Islam yang berdiri sendiri tidak mewakili dan diwakili siapapun juga menggelar presscon untuk menyampaikan beberapa pokok pernyataan terkait hasil Mudzakarah yang telah digelar dibeberapa daerah di Jawa Timur.

Seperti yang disampaikan Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jatim Fajar Kurniawan, bahwa keinginan ulama untuk berkumpul dalam Mudzakarah yang dihadiri oleh tokoh ulama, Kyai, dan tokoh masyarakat dari Pantura membahas pernyataan Ahok yang dianggap telah melakukan penistaan terhadap ulama.

“Dalam Mudzakarah tersebut menghasilkan enam pernyataan terkait perlakuan tim pengacara Ahok yang telah memperlakukan saksi KH Ma’ruf Amin yang notabene adalah Ulama-Rais Aam Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Umum MUI Pusat dengan tidak mengindahkan nila-nilai etika dan kesantunan.” Kata Fajar dalam presscon, Senin, (6/2/17).

“Diantara enam pernyataan tersebut adalah menolak kriminalisasi ulama yang nyata-nyata merupakan bentuk konspirasi dan tindakan maker terhadap Islam dan kaum muslimin,” tambahnya.

Masih kata Fajar, bahwa ini adalah momentum menemukan titik balik para ulama dan kaum muslimin untuk bersatu setelah sekian lama tersekat oleh keorganisasian. Upaya tersebut terlahir dari ideologi kapitalisme dan sosialisme-komunisme-berwajah demokrasi sekuler dalam rangka menjauhkan ulama dalam kehidupan politik dan Negara.

“Sepanjang kurun waktu selama berdirinya Negara ini, ulama selalu menaruh kepedulian terhadap Negara, dan bagaiman mengelola urusan umat atau masyarakat melalui perspektif Islam,” terang Fajar.

Mudzakarah tersebut mendorong aparat hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya bagi para pelaku penistaan terhadap ulama dan melanjutkan dalam menindak kasus penistaan agama berdasarkan KUHP Pasal 156a dan UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama.

“Permintaan maaf saja yang seperti dilakukan oleh Ahok sepertinya tidak cukup. Karena, Ahok bukan sekali saja melakukan perbuatan penistaan terhadap agama maupun ulama, tapi berulang ulang. Dan, orang seperti itu tidak layak menjadi seorang pemimpin,” pungkasnya mengakhiri dialog. (wdd)

Add a Comment