PCS Akan Terus Melakukan Aksi Damai, Apabila Belum Ada Kepastian Terkait Penyitaan aset PT Sipoa Group

Surabaya (wartasas.com) – Setelah melakukan berbagai upaya untuk dapat menuntut hak sebagai korban dari PT Sipoa Group yang telah diduga melakukan penipuan melalui penjualan beberapa apartemen, kini anggota Paguyuban Customers Sipoa (PCS) dapat sedikit bernafas lega.

Pasalnya, pihak Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) telah memasang papan pengumuman di salah satu aset milik PT. Sipoa Group yang diduga merupakan hasil kejahatan, yakni di Royal Avatar World (RAW) yang berada di Jalan Wisata Menanggal, Waru, Sidoarjo.

Ary Istiningtyas selaku perwakilan salah satu korban PT Sipoa Group sekaligus Humas PCS menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang telah dilakukan oleh penyidik Polda Jatim dengan memasang  papan pengumuman di salah satu aset milik PT. Sipoa Group.

“Pemasangan papan pengumuman tersebut merupakan langkah yang tepat dan sesuai tuntutan pihaknya yang meminta agar dilakukan penyitaan atas lahan tersebut. “Karena memang secara hukum memenuhi kualifikasi persyaratan untuk disita,” kata Ary saat ditemui di lokasi proyek PT. Sipoa Group RAW, Rabu (06/06/2018).

“Namun, langkah yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim tersebut tidak menyurutkan kami untuk terus melakukan aksi Damai sebagai wujud support PCS terhadap kinerja para penegak hukum agar dapat lebih cepat menuntaskan permasalahan kami,” tambahnya.

Masih menurut Ary bahwa, pemasangan papan pengumunan tersebut hanya lah pemberitahuan bahwa tanah milik PT Sipoa Group masih dalam proses penyidikan. Sedangkan, yang diinginkan oleh anggota PCS adalah penyitaan aset milik PT Sipoa Group.

“Selama belum ada papan bertuliskan penyitaan aset milik PT Sipoa Group, kami akan terus melakukan Aksi Damai dibeberapa lokasi proyek milik PT Sipoa Group. Dan, kami juga akan melakukan aksi di Polda Jatim dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan membawa massa yang lebih besar hingga 1000 orang,” tegas ary.

Kendati demikian pihaknya juga tetapi akan memastikan penyitaan yang disebut sudah mendapat ijin dari tiga Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Denpasar atau dimana tanah dan bangunan yang diduga sebagai hasil kejahatan tersebut.

“Untuk me-recheck sampai sejauhmana kebenaran atas informasi dan penjelasan Penyidik dimaksud, Kami PCS hari ini telah melayangkan surat secara resmi kepada ketiga Pengadilan Negeri dimaksud untuk meminta informasi dan penjelasan secara sah, tentang kebenaran surat Penyidik tersebut,” ungkapnya.

PCS tetap akan menuntut untuk mendapatkan kepastian hukum atas kebenaran informasi dari Penyidik dan Pengadilan Negeri, apakah benar tanah dan bangunan dalam proyek proyek Sipoa telah ditetapkan dalam penyitaan.

“Sebab, tulisan yang terpampang di papan tersebut memiliki makna hukum dan sosial yang berbeda dengan tuntutan pihaknya. Dimana, seharusnya kalimat tersebut berbunyi “Tanah dan Bangunan ini dalam proses Penyitaan Penyidik Polda Jatim”,” urai Ary mengakhiri. (wdd)