BPJS Kesehatan : Peran dan Dukungan Pemda Menentukan Suksesnya Program JKN-KIS

Surabaya (wartasas.com) – Dalam rangka mensukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasionai-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur terus melakukan langkah untuk memenuhi target yang sejalan dengan arah Kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019.

Dalam acara Public Expose dengan tema ”J” yang dilakukan pada Selasa, 02 Januari 2018 di Kantor BPJS Kesehatan Wilayah Jatim, Handaryo Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur menyampaikan hasil Akhir Tahun.

Handaryo Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur menyampaikan, bahwa, setelah genap 4 tahun implementasi Program KN-KIS, tepat 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949, atau sudah hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia.

“Sementara, sisanya yaitu sekitar 27,1% yang belum menjadi peserta JKN-KIS diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target. Disini disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait Program JKN-KIS yaitu meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasionai (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019,” ucap Handaryo dalam paparannya di Public Expose, Selasa, (02/01/18).

“Saat ini dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah khususnya daIam upaya memperIuas cakupan kepesertaan dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di wilayah daerah tersebut telah menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC),” tambahnya.

Di tahun 2017, masih menurut Handaryo, sudah 95% atau 489 Kabupaten/K0ta dari 514 Kabupaten/Kota sudah terintegrasi daIam Program JKN-KIS. Tercatat 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo), 67 Kabupaten, dan 24 Kota sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018.

“Dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 Provinsi (Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta 59 Kabupaten den 15 Kota. Namun sayangnya, dari daftar yang menyusul UHC, tidak terdapat kota Surabaya. Itu artinya Surabaya yang menjadi sentral dari Jawa

Timur sepertinya masih jauh dari kata siap, dalam melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS,” terangnya.

Sementara untuk Kedeputian Wilayah Jawa Timur, Kabupaten/Kata yang telah melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS yaitu 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta 979.449 jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kata yang sudah UHC adalah Kota Mojokerto dengan jumlah peserta 145.286 jiwa.

Peran Pemda dalam hal ini sudah sangat baik khususnya dari segi komitmen dalam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda.

“Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah strategis dan menentukan daIam mengoptimalkan Program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kuaiitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan,” paparnya.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu mengeluarkan instruksi khusus yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, yang menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS.

“Presiden menekankan kepada Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam melaksanakan JKN, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN, memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN, menyediakan sarana dan prasarana, serta SDM kesehatan di wilayahnya, memastikan BUMD mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya,” urai Handaryo.

Sampai dengan 31 Desember 2017, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Kiinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi), dan 2.292 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/FKRTL (Rumah Sakit dan Klinik Utama) serta 2.937 fasiiitas kesehatan penunjang seperti Apotik dan Optik di seluruh lndonesia.

Sedangkan untuk Kedeputian Wilayah Jawa Timur, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.520 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang terdiri atas 964 Puskesmas, 673 Dokter Praktik Perorangan, 218 Dokter Praktik Gigi Perorangan, dan 665 Kiinik Pratama. (Tls)