Aksi Unik Dilakukan Ratusan Korban PT Sipoa di Depan Kejati Jatim

Surabaya (wartasas.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang berada di Jalan A Yani Surabaya tiba tiba heboh ketika didatangi ratusan massa dengan melakukan long march. Alhasil, aksi tersebut menyita perhatian warga yang kebetulan melintas karena para pendemo melakukan aksi unik tersebut dengan menggunakan topeng.

Ternyata Aksi Damai yang dilakukan pada Rabu, 05 September 2018 di Depan Halaman Kejati Jatim tersebut dilakukan oleh para korban PT Sipoa yang tergabung dalam Paguyuban Customer Sipoa (PCS) dengan didampingi Advokat dan Consultant Hukum dari kantor hukum Masbuhin dan partners,

Menurut penasehat hukum PCS, Masbuhin, SH bahwa, Aksi Damai tersebut merupakan kelanjutan atas aksi demo yang pemah dilakukan oleh para korban pada bulan Juni 2018 lalu, dimana saat itu para korban menuntut kepada Penyidik Polda Jawa Timur atas Laporan dugaan Penipuan dan TPPU dalam Laporan Polisi No : TBL/373//2018/UM/Jatim tanggal 26 Maret 2018.

“Aksi Damai ini bertujuan untuk menuntut pihak Kejati Jatim agar nantinya Transparan dan akuntabel atas Barang Bukti (BB) yang diduga sebagai hasil kejahatan tersebut dipastikan  tidak tercecer, menguap, hilang, apalagi tidak pemah sampai di persidangan sebagai kesatuan atas berkas perkara dan surat dakwaannya,” ucap Mashubin saat ditemui disela sela Aksi Damai, Rabu, (05/09/18).

“Seperti yang terjadi dalam proses persidangan SIPOA yang sekarang berlangsung tersebut, karena hakim tidak akan memutuskan mengembalikan BB atas harta-harta tersebut kalau tidak pemah diajukan dalam berkas perkara dipersidangan, kecuali putusan pemidanaan saja,” tambahnya.

Para korban PT Sipoa juga meminta agar terjadi sinergitas antara Kejati Jatim dengan Polda Jatim dalam proses pra Penuntutan kasus ini. Karena, menurut pengamatan penasehat hukum PCS, Masbuhin, SH bahwa, yang dijadikan tersangka masih jajaran dewan direksi dan komisaris aktif saja.

“Sementara, mantan direksi pada saat kejadian kasus ini, tidak dijadikan tersangka, apalagi para investor, konsultan perencanaan pembangunan, kontraktor dan marketing, bukan-kah dengan menggunakan teori atau ajaran hukum deelneming (penyertaan) mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum dengan pasal 55 ayat 1 ke-l KUHP,” tegasnya.

Namun, tidak berselang lama kehadiran para pengunjuk rasa langsung disambut baik oleh pihak Kejati Jatim dan mengajak perwakilan PCS untuk masuk dan melakukan mediasi.

Peter Yuwono selaku Ketua Paguyuban Customer Sipoa mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak Kejati Jatim yang telah menerima dengan baik perwakilan PCS untuk melakukan mediasi.

“Kami disambut baik oleh Kasi Orharda H. Mohamad Usman. Pada intinya, pihak Kejati Jatim akan mensupport dan memperhatikan tuntutan pihak PCS. Serta, memberikan kemudahan kepada pihak PCS untuk turut memantau perkembangan kasus tersebut,” ungkap Peter.

Dijelaskan juga bahwa, pihak Kejati Jatim akan menjaga komitmen untuk mengamankan semua asset yang tersita dari para tersangka ataupun terdakwa dalam hal ini yang dimaksud adalah asset yang terdata tidak berkurang satupun. (Wdd)