Keluarkan RUU Pertembakauan dari Prolegnas Prioritas 2017

Jakarta (wartasas.com) – Teringat jelas dengan kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto, yang mana kasus tersebut juga meninggalkan pesan kepada publik bahwa ada dugaan rente yang dilakukan oleh Setya Novanto kepada korporasi.

Kini, Setya Novanto terpilih kembali menjadi Ketua DPR RI, sehingga beredar isu daftar Prolegnas Prioritas 2017 yang akan segera diumumkan secara resmi oleh DPR-RI.

Pada masa transisi atau pergantian kepemimpinan, munculnya daftar Prolegnas Prioritas 2017 yang akan menjadi fokus kerja legislasi DPR-RI tentu sangat janggal. Selain terjadi sangat mendadak, kemunculannya juga dibarengi dengan keramaian perdebatan politik hingga tidak terpublikasi secara luas dan seolah-olah menjadi sebuah kebetulan belaka.

Dalam daftar prolegnas prioritas tersebut, muncul RUU Pertembakauan yang setelah lama mangkrak dari pembahasan, hingga melanggar prosedur pembahasan di Badan Legislatif (Baleg), substansi RUU Pertembakauan juga banyak ditemukan kejanggalan.

news_57888_1461736480

Salah satunya tidak urgensinya RUU mengenai Pertembakauan karena telah banyak diatur di UU lain sampai kecurigaan mendalam adanya intervensi industri rokok dengan adanya pasal-pasal yang justru akan melemahkan upaya pengendalian tembakau.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K), menyampaikan, bahwa dirinya mewakili masyarakat sipil meminta kepada para wakil rakyat di DPR untuk mengeluarkan RUU Pertembakauan dari daftar Prolegnas Prioritas 2017 dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk tidak mengeluarkan Surat Presiden untuk pembahasan RUU Pertembakauan di DPR RI.

“Kami tegaskan, RUU Pertembakauan tidak ada urgensinya, tidak bertujuan untuk kepentingan nasional dan tampak sekali bahwa dimasukkannya RUU Pertembakauan ke dalam Prolegnas Prioritas 2017 adalah desakan beberapa kelompok orang saja,” tegas dr. Prijo.

Fakta ini membawa pada kesimpulan bahwa ada keterkaitan antara kejanggalan pengangkatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan kejanggalan munculnya daftar Prolegnas Prioritas 2017 dengan RUU Pertembakauan di dalamnya.

Ditambahkan juga oleh Ketua Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau, Prof. Emil Salim, semua ini dilakukan demi kepentingan bangsa yang lebih besar, penyelamatan anak-anak Indonesia di masa yang akan datang sekaligus masa depan bangsa ini baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun hukum.

“Saya minta kita semua bergandeng tangan sekarang juga untuk mendesak seluruh pihak terkait agar menghentikan pembahasan RUU Pertembakauan. Perlihatkan kepada industri rokok bahwa negara kita tidak bisa diintervensi korporasi yang mau ambil keuntungan dari bangsa kita,” ungkap Prof Emil.

Bahkan, pencopotan Ade Komarudin juga dihubungkan dengan pengendapan RUU Pertembakauan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang kemudian dilaporkan ke MKD oleh Ketua Panja RUU Pertembakauan, Firman Soebagyo.

Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau. Komnas PT sangat peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda akan  bahaya yang ditimbulkan rokok. (adh/wdd)

 

Add a Comment