KemenkumHAM Terus Mencari Solusi Terbaik Terkait Persoalan Overloud Lapas

Surabaya (wartasas.com) – Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah Jawa Timur, juga berefek pada penuhnya hunian lembaga pemasyarakatan (lapas). Hal inilah yang masih terus menjadi PR KemenkumHAM untuk mencari penyelesaian yang tepat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil KemenkumHAM), DR. Susi Susilawati, SH. MH., dalam kesempatan bincang santai bersama media di Hotel Novotel Surabaya, pada Rabu, 13 Desember 2017.

Kakanwil Jatim KemenkumHAM, DR. Susi Susilawati menyampaikan, bahwa, di wilayah Jawa Timur permasalahan Overload atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) bukan masalah baru lagi.

“Setiap tahun hal ini menjadi PR kita untuk terus mencari solusi penyelesaian yang terbaik. Meskipun, persoalan ini belum sepenuhnya bisa diselesaikan secara tuntas, tapi kami terus berupaya melakukan yang terbaik,” ucap wanita ramah yang akrab disapa Susi saat dijumpai dalam bincang santai bersama media, Rabu, (13/12/17).

“Dari 38 lapas/rutan yang ada di Jawa Timur, kelebihan kapasitasnya sudah lebih dari 100 persen. Lihat saja, yang keluar dari lapas 10 orang tapi yang masuk ada 100 orang,” terang Susi sambil tersenyum.

Berdasar data kanwil KemenkumHAM, tercatat kapasitas hunian lapas/rutan di Jatim sebesar 11.684. Sementara jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lapas/rutan di Jatim pada tahun 2016, tercatat sebesar 19.858 orang (over kapasitas 70%), sedang pada tahun 2017, jumlah WBP tercatat sebanyak 23.765 (over kapasitas 103%).

“Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dan ini juga berdampak pada kekuatan petugas lapas/rutan yang sangat tidak memadai,” paparnya.

Dikesempatan yang sama, , SH juga menambahkan bahwa, berdasar standar dari pusat, setidaknya satu petugas Rutan/Lapas menjaga 20–25 orang, tapi di Jatim saat ini, satu petugas harus menjaga lebih dari 100 orang.

“Pihak kita terus berupaya untuk dilakukan pembangunan lapas/rutan baru dan peningkatan kapasitas. Namun, jumlah tahanan yang keluar lapas/rutan dan yang masuk tidak sebanding,” ungkap Ajar.

Kanwil Jatim KemenkumHAM, telah menyampaikan laporan kondisi lapas/rutan ini ke pusat dan berharap ada solusi yang bisa dipakai acuan untuk melakukan pengurangan overload pada kapasitas lapas/rutan.

“Inilah perlunya kita juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Dan, kita berharap ada suatu kerjasama diantara ketiga institusi ini untuk bisa membantu mengatasi persoalan over kapasitas lapas/rutan,” tutupnya. (Tls)