Perjanjian Ganti Rugi Tanah oleh PT. Lamongan Marine Industry Sisakan Polemik

Lamongan (wartasas.com) – Perjanjian ganti rugi tanah jalan desa Sidokelar yang dilakukan oleh PT Lamongan Marine Industry (LMI) dengan beberapa pihak perangkat Desa pada Jumat lalu, (16/7/10) menyisakan polemik.

Adapun beberapa pihak yang dimaksud adalah Kepala Desa Sidokelar (Ahmat Jaelani), Ketua BPD Desa Sidokelar (Zaini Kusuma), Kepala Dusun Sidokelar (Ghufron), perwakilan dari PT LMI (Djoko A), dan Camat Paciran (Drs. MS. Heruwidi).

Dalam perjanjian tersebut, dituliskan bahwa, tanah desa yang berada di lokasi PT LMI seluas 5.298 meter persegi, akan diberikan ganti rugi sebesar Rp. 211.920.000 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Namun pada kenyataannya, perjanjian tersebut tidak mengikutsertakan perwakilan warga untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Hal ini diketahui melalui surat perjanjian yang tidak terdapat tanda tangan dari perwakilan warga.

Hingga, satu bulan berselang, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2010, dibuatlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ahmat Jaelani, Zaini Kusuma, Ghufron, dan Heruwidi.

Inti dari surat pernyataan tersebut adalah persetujuan terhadap nominal ganti rugi yang ditawarkan oleh PT LMI dan kesediaan untuk tidak mempermasalahkan atau mengganggu gugat terhadap tanah tersebut. Selain itu disebutkan juga, aparat perangkat desa yang nama-namanya telah disebutkan di atas, mempersilahkan PT LMI untuk bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan bersama.

Namun sama seperti surat perjanjian di bulan Juli, tidak ada perwakilan warga yang diajak untuk turut serta dalam perjanjian maupu persetujuan yang dilakukan oleh aparat desa.

Ansim merupakan salah satu warga pemilik lahan di kawasan tersebut. Ia memiliki sebagian tanah di kawasan tersebut untuk dijadikan pertambakan udang. Adapun nama usaha milik Ansim adalah UD Klayar Mas.

Namun semenjak tanah jalan desa dibeli oleh pihak PT LMI, ia pun merugi ratusan juta rupiah. Hal ini disebabkan karena jalan desa yang tadinya biasa digunakan sebagai akses keluar masuk atau akses operasional, telah diakui secara sepihak oleh pihak desa dan PT LMI tanpa keterlibatan Ansim, yang merupakan warga pemilik lahan setempat.

Selain kerugian yang dialami karena akses jalan yang tertutup, Ansim juga mengalami kerugian bangunan pada lahan miliknya. Hal ini disebabkan karena pada saat PT LMI menggunakan bahan ledak untuk menghancurkan beberapa objek, ledakan tersebut rupanya juga merobohkan sebagian bangunan dari tambak udang milik Ansim.

Hingga saat ini, Ansim mengaku belum ada ganti rugi sedikitpun yang diberikan kepadanya dari pihak PT LMI. Terkait hal ini, Ansim telah melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat, Polres Lamongan, pada tanggal 16 Januari 2017.

Pada laporan tersebut tertulis kronologis kejadian sejak tahun 2010 silam sampai waktu ia melaporkan hal tersebut kepada Polres Lamongan. Berselang sembilan hari berikutnya, tepatnya tanggal 25 Januari 2017, Polres Lamongan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan pertama (SP2HP pertama).

Isi dari surat tersebut tak lain adalah penunjukan Aiptu Eko Harijanto, S.H yang merupakan Kanit IV Pidana Ekonomi Satreskrim Polres Lamongan sebagai penyelidik atas kasus yang dialami oleh Ansim.

Pada tanggal 3 Maret 2017, Ansim menerima SP2HP kedua dari Polres Lamongan. Disebutkan pada surat itu bahwa tim penyelidik telah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait mengenai kasus yang dilaporkan Ansim pada tanggal 16 Januari 2017.

Adapun beberapa pihak yang telah dimintai keterangan oleh tim penyelidik adalah Ahmad Jaelani, Ghufron bin Sarnapi, Muhammad bin (alm) Kusnan, Moh Saiful Bahri, Yatnoko, Heruwidi, dan Agus Edi Santoso.

Selanjutnya dijelaskan bahwa jika ada perkembangan penyelidikan maka pihak kepolisian akan memberitahukannya kepada Ansim. Di mana hingga saat ini, belum ada pemberitahuan lebih lanjut lagi dari kepolisian terkait kasus tersebut.

Di sisi lain, Ansim mengaku pernah mengalami tekanan-tekanan yang diberikan oleh pihak tertentu agar menyerahkan lahan miliknya. Bahkan, dirinya juga mendapat tekanan dari seorang oknum agar bersedia memberikan lahan tersebut.

Namun Ansim tetap pada pendiriannya yang ingin mempertahankan lahan tambak pembenihan udangnya. Jika memang akhirnya ia harus menjual lahan tersebut kepada PT LMI, Ansim meminta agar PT LMI membeli lahan tersebut dengan harga sesuai dengan nominal pasar pada umumnya. Namun hal tersebut masih belum disetujui oleh pihak PT LMI. Hal inilah yang membuatnya masih mempertahankan lahan miliknya dan tidak menjual kepada PT LMI.

Ansim menilai ada beberapa oknum pemerintah daerah yang terlibat dalam kasus yang dialaminya. Karena untuk proses pembelian jalan desa, tentu harus mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat, baik itu pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi. Selain itu, Ansim juga mempertanyakan satu hal terkait pemeriksaan yang dilakukan tim penyelidik kasus ini.

Pasalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyelidik hanya ditujukan kepada pejabat desa setempat. Padahal, pada surat perjanjian ganti rugi pada bulan Juli 2010 terdapat nama Djoko A dari pihak PT LMI yang turut membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian.

Tidak diperiksanya Djoko yang merupakan wakil dari PT LMI oleh pihak kepolisian, membuat Ansim mempertanyakan hal tersebut. Saat ini, Ansim berada dalam keadaan yang tidak mengerti harus melaporkan kasus ini kepada siapa. Karena baginya, pelaporan kepada pihak kepolisian pun juga tidak berbuah hasil bagi Ansim. (wdd)