Pengaduan Pertanahan di Ombudsman RI Jatim Tertinggi

Surabaya (wartasas.com) – Jelang pergantian tahun, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur kembali menggelar laporan akhir tahun. Laporan yang digelar secara rutin dilakukan guna mengevaluasi kinerja Ombudsman RI Jatim.

Presscon laporan akhir tahun, yang digelar Rabu, 4 Desember 2017 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Jalan Gayungsari Barat Surabaya, dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI Jatim Agus Widiyarta didampingi Sulung Muna Rimbawan dan Sulistiyanto.

Ketua Ombudsman RI Jatim Agus Widiyarta mengatakan, bahwa sejak Januari sampai dengan  Desember 2016 telah menangani sebanyak 345 laporan atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 343 laporan.

“Dari jumlah tersebut, paling banyak pelaporan melalui surat disusul dengan melaporkan secara langsung dikantor Ombudsman RI Jatim. Dan laporan tertinggi adalah laporan penundaan berlarut yang dilakukan oleh kantor pertanahan dan juga dinas pendudukan dan pencatatan sipil.” Ujar Agus Widiyanto ketika menyampaikan laporan tahunan, Rabu, (4/1/17).

“berdasarkan pada substansi pelaporannya, kantor pertanahan juga menduduki urutan pertama disusul dengan pelayanan yang diberikan kepada petugas kepolisian,” tambahnya.

Menurut Agus, dilihat dari lokasi pelapor yang terbanyak adalah Surabaya. Hal itu dikarenakan lokasi kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur berada di Surabaya, dan dianggap terdekat untuk dijangkau.

“Namun demikian, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jawa Timur yang mencapai 40 juta, tentunya hanya sedikit warga masyarakat yang melaporkan ke Ombudsman ini,” ungkap Agus.

Sedangkan, Ombudsman RI Jatim sendiri sudah melakukan sosialisasi ke 4 kab/kota sepanjang 2016.  Seperti di Kab Tulungagung, Kab Trenggalek, Kab Pamekasan dan Kab Nganjuk dengan menggandeng beberapa instansi terkait.

“Untuk itu, perlunya dukungan masyarakat terkait dan temen temen media untuk membantu sosialiassi kepada seluruh eleman masyarakat. Dan kami juga terus lakukan untuk memperkenalkan ombudsman ini kepada warga masyarakat,” imbuh Agus.

“Berani lapor itu baik. Beranikan diri untuk melaporkan, apabila ada tindakan atau indikasi perbuatan yang merugikan masyarakat dalam pelayanan,” urai Agus mengakhiri. (wdd)

Add a Comment