KPPU Gelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Atas Dugaan Pelanggaran Distribusi Air Minum Kemasan

Jakarta (wartasas.com) – Menindaklanjuti hasil penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 terkait distribusi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral, KPPU gelar sidang perdana Pemeriksaan Pendahuluan Perkara.

Sidang yang digelar, Selasa, 9 Mei 2017 di KPPU Jakarta tentang Dugaan Pelanggaran Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dalam Produk Air Minum dalam Kemasaan Air Mineral.

Perkara ini merupakan perkara inisiatif KPPU mengenai strategi pemasaran AMDK Air Mineral yang dilakukan oleh pihak Terlapor.

Sidang Perdana Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya’ranie selaku Ketua Majelis Komisi, Prof. Tresna P. Soemardi dan Munrokim Misanam masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi ini mengagendakan Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU.

Dalam LDP yang disampaikan oleh Investigator KPPU dijelaskan bahwa, Terlapor diduga melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b tentang pelarangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian mengenai harga dan potongan tertentu dengan memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Kemudian pelanggaran pada Pasal 19 huruf a dan b yang melarang Pelaku usaha untuk melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

Untuk Selanjutnya Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja ini, diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas LDP dimaksud. (Ang/Tls)