Komisioner KPPU : Kami Ingin KPPU Bisa Jadi Lembaga Negara

Surabaya (wartasas.com) – Dalam pertemuan Forum Jurnalist Media Surabaya bersama KPPU Kantor Perwakilan Daerah Surabaya, KPPU menyampaikan kepada awak media terkait Pokok Pokok Rancangan Undang Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Drs Munrokhim Misanam, M.A, Ec, Ph.D menyampaikan, bahwa Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan bisa diamandemen awal tahun depan.

“Saat ini draf Rancangan Undang-undang itu tengah dibahas di Badan Legislatif (Banleg) DPR RI. Dalam Undang-undang ini, KPPU meminta beberapa poin penting terkait tugas dan fungsi KPPU sebagai pengawas dunia usaha.” Tutur Drs Munrokhim dalam presscon di Kantor KPPU KPD Surabaya, Rabu, (7/12/16).

“Diantaranya, kelembagaan (dari selama ini sebagai lembaga independen) diharapkan bisa jadi lembaga negara. Kami ingin KPPU jadi lembaga negara seperti KPK, Ombudsman dan lainnya. Kami bisa bertanggung jawab ke Presiden dan DPR,” tambahnya.

Munrokhim mengatakan, isi amandemen diharapkan juga merubah definisi pelaku usaha, tidak hanya yang ada di dalam negeri tapi juga di luar negeri asalkan memberi pengaruh pada perekonomian Indonesia.

“KPPU akan memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan seperti menyadap, menggeledah dan menyita dalam pengungkapan kasus kartel atau monopoli usaha, apabila menjadi lembaga negara,” ungkap Komisioner KPU.

Dikesempatan yang sama, Kepala Kantor Daerah Surabaya Aru Armando, mengatakan, selama ini, pihak KPPU tidak bisa melakukan tindakan, meskipun ada perusahaan diluar negeri yang barangnya banyak masuk di Indonesia dan memberi pengaruh besar untuk penentuan harga.

“Terkait merger dan akuisisi perusahaan yang merupakan pintu terjadinya monopoli maka harus diatur ulang. Notifikasi pra merger sebelumnya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999,” kata Aru.

Ketentuan tersebut mengatur penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut.

“Selama ini denda maksimum sebesar Rp25 miliar. Denda ini dinilai masih mengentengkan pelanggar. Jika bisa denda yang diberikan maksimum 25 persen dari penjualan perusahaan, agar sanksi yang diberika8n lebih berat,” pungkasnya. (wdd)

Add a Comment