Bakal Capres dan Cawapres RI Lakukan Pemeriksaan Kesehatan di RS Pusat Angkatan Darat Jakarta

Jakarta (wartasas.com) – Usai mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia langsung melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin berdasarkan pengantar dari KPU RI akan dilakukan pada Minggu, 12 Agustus 2018 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta.

Tim Pemeriksa Kesehatan Capres dan Cawapres adalah Sekretaris Jenderal PB IDI- Dr. Moh. Adib Khumaidi Sp.OT, Direktur RSPAD Gatot Subroto – Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto, SpRad, Ketua Umum PB IDI – Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis Sp.OG(K), Wakil Ketua Umum IDI -Dr. Daeng M Faqih, SH MH, dan Ketua Tim pelaksana Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani – Dr Astronias Bakti Awusi, SpPK, MKes

Penilaian kesehatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya diatur dengan Peraturan KPU RI Nomor 22 tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam peraturan KPU RI tersebut disebutkan bahwa KPU RI berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyusun panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dengan keputusan KPU serta memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof. dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG(K), menyampaikan bahwa, untuk Tim pemeriksa kesehatan merupakan tim gabungan antara IDI dan RSPAD Gatot Subroto.

“Tim terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan tenaga kesehatan lain. Terdapat banyak persyaratan untuk dapat menjadi Tim pemeriksa, salah satunya adalah memiliki masa kerja 15 tahun atau lebih sebagai dokter spesialis, bukan anggota partai, bukan sebagai dokter pribadi bakal calon atau sebagai anggota dokter kepresidenan, dan mendapat surat tugas dari perhimpunan dokter spesialisnya,” ucap Prof. dr. Ilham dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Minggu, (12/08/18).

“Seluruh tim terikat kepada Sumpah dan Kode etik sehingga wajib menjalankan pemeriksaan dengan profesional dan independen,” tambahnya.

Lama pemeriksaan sendiri masih menurut pemaparan Prof. dr. Ilham, akan memakan waktu antara 9-12  jam dengan diselingi waktu istirahat. Oleh karenanya, diperlukan kehati-hatian dan kesabaran dalam menjalankan pemeriksaan ini.

Kesimpulan berupa calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani, serta positif atau negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Hasil pemeriksaan sendiri paling lambat harus disampaikan kepada KPU RI 2 (dua) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

“Namun, tim berkomitmen untuk sesegera mungkin menyerahkan kepada KPU setelah melalui rapat pleno tim. Diharapkan, pemeriksaan dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat segera disampaikan oleh Tim kepada KPU. Kewenangan menyampaikan hasil dan keputusan selanjutnya menjadi kewenangan KPU RI,” urainya. (Ang/Tls)