Pakde Karwo : Pelaksanaan K3 Tidak hanya Tugas Pemerintah, Tapi Juga Pelaku Industri dan Pekerja

Surabaya (wartasas.com) – Prinsip pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di wilayah Jawa Timur sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan hampir tidak adanya kecelakaan dan permasalahan serius mengenai tenaga kerja yang sakit dalam proses produksi di Jatim.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo dalam kesempatan upacara Peringatan Bulan K3 Nasional pada Jumat, 12 Januari 2018 di Gedung Negara Grahadi Surabaya dengan dihadiri Menteri Tenaga Kerja/Menaker RI M. Hanif Dhakiri.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menyampaikan bahwa, Pendekatan dan prinsip pelaksanaan K3 ini melibatkan tak hanya pemerintah tapi juga pelaku industri dan pekerjanya.

“Mendorong pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tak hanya dilakukan di industri besar tapi juga industri kecil dan menengah yakni sektor UMKM. Hal tersebut penting dilakukan mengingat 92 persen tenaga kerja di Jatim bekerja di sektor tersebut,” tutur Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, Jumat, (12/01/18).

“Proses K3 di Jatim sudah berjalan baik, hampir karena ini semua diterapkan dengan prinsip kekeluargaan,” tambahnya.

Dijelaskan bahwa, proses K3 sendiri, menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dalam hal ini mendorong dan memfasilitasi berbagai pihak mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO, serikat pekerja, pemilik industri maupun buruh untuk bersama-sama membahas masalah K3.

Ditempat yang sama, Menaker M. Hanif Dhakiri mengatakan, saat ini pemerintah masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur diantaranya jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut.

“Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja, tapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas,” terang Hanif.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Tahun 2015  terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6%. Sedangkan sampai Bulan Agustus tahun 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus.

Kementerian  Ketenagakerjaan sebagai leading sector atau pemegang kebijakan nasional tentang K3, lanjutnya, mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga, masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus melakukan berbagai upaya dibidang K3.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengapresiasi penyelenggaraan Bulan K3 nasional yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Jakarta. Provinsi Jatim sendiri dipilih sebagai provinsi pertama tempat penyelenggaraan peringatan Bulan K3 Nasional selain ibu kota, DKI Jakarta. (Tls)