Ratusan Warga Kalasan Surabaya Bentrok dengan Petugas PT KAI

Surabaya (wartasas.com) – Kawasan daerah Pacar Keling Surabaya tepatnya di Jalan Kalasan tiba tiba dihebohkan dengan hadirnya ratusan massa dan banyaknya petugas dari (KAI) Daop 8 Surabaya yang terlihat bersitegang.

Kedatangan petugas PT KAI Daop 8 Surabaya pada Kamis pagi, 28 Desember 2017, yang akan melakukan penertiban aset PT KAI dengan mengosongkan rumah milik Almarhum Soekarno di Jalan Kalasan Nomor 16 dihadang oleh ratusan warga.

Warga yang terlihat emosi langsung melakukan aksi dorong dan lempar ketika banyaknya petugas PT KAI datang dan bermaksud untuk mengosongkan rumah tersebut, sehingga suasana menjadi ricuh dan tegang.

Sekretaris Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) Jatim Usman, mengatakan, bahwa warga menolak pengosongan rumah milik Almarhum Soekarno, yang pernah menjadi pegawai Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA/kini menjadi PT KAI), dengan alasan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 950/PDT.G/2014/PN.SBY.

“Putusan tersebut menyatakan bahwa, gugatan penggugat dalam rekonpesi (dalam hal ini PT KAI) tidak dapat diterima,” kata usman saat ditemui sebelum terjadinya kericuhan, Kamis pagi, (28/12/17).

“Sedangkan, gugatan perdata dari keturunan Soekarno, juga tidak diterima oleh pengadilan. APRN pun menyimpulkan bahwa status tanah yang kini dihuni keluarga Soekarno pun dalam keadaan status quo atau dibekukan sementara,” tambahnya.

Sedangkan, Gatut Sutiyatmoko Manajer Humas KAI Daops 8 Surabaya menjelaskan, mengapa PT KAI melakukan pengosongan karena, penghuni di persil itu sudah tidak ada kontrak sewa dengan PT KAI.

“Dan yang kedua, penghuni itu juga bukan pegawai aktif maupun pensiunan. Pengosongan persil di Jalan Kalasan nomor 16 itu merupakan bentuk tanggung jawab PT KAI dalam menjaga aset mereka,” terang Gatut.

“Kami harus melakukan pengosongan ini, karena rumah Kalasan Nomor 16 itu sudah bersertifikat hak pakai pengelolaan kereta api,” imbuhnya.

Gatut mengakui, rumah itu pernah dihuni oleh Almarhum Soekarno yang merupakan pegawai PNKA sebelum akhirnya menjadi PT KAI. Namun, menurutnya, yang diperkenankan menghuni rumah yang dia sebut sebagai rumah dinas PT KAI itu, hanya sampai janda pegawai/pensiunan PT KAI.

Saat ini, penghuni di rumah itu memang sudah sampai pada keturunan Almarhum Soekarno. Salah satu putri tertua Soekarno yang menghuni rumah itu, Robbani Poncowati, turut tinggal di rumah itu bersama tiga saudaranya yang lain, anak-anak mereka, bahkan cucu mereka yang artinya buyut Almarhum Soekarno.

“Nah, yang ketiga, rumah itu oleh penghuni dikomersialkan untuk kepentingan pribadi. Kasarannya, ini yang punya PT KAI, tapi kok yang menyewakan malah orang lain. Akhirnya kan begitu,” paparnya.

“Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan, agar rumah itu sudah dikosongkan paling lambat hari ini (tertulis di surat pemberitahuan pada 26 Desember). Kami tetap akan melakukan pengosongan,” pungkas Gatut.

Gatut mengatakan bahwa, semua gugatan dari keturunan Soekarno, baik ke Pengadilan Negeri sampai kasasi ke Mahkamah Agung sudah ditolak. Ini dia buktikan dengan menunjukkan salinan Putusan MA Nomor 41K/PID/2017 yang berisi putusan MA berkaitan penolakan kasasi tersebut. (dwi)