Walhi Jatim Inginkan Perbaikan Lingkungan Hidup

Surabaya (wartasas.com) – Semakin memburuknya situasi ekologis, perampasan wilayah kelola rakyat dan keselamatan ruang hidup sebagaimana terus terjadi di tahun 2016 di Indonesia, membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur terus melakukan tindakan demi kebaikan lingkungan hidup.

WALHI Jawa Timur mencatat bahwa setidaknya terjadi 127 kasus sosial ekologis. Situasi ini didorong oleh setidaknya dua faktor: Pertama, regulasi yang lebih condong berpihak kepada kepentingan investasi, bahkan malah mengancam keselamatan lingkungan. Kedua, tiadanya perlindungan terhadap masyarakat yang sedang berjuang menyelamatkan lingkungan.

Seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Daerah  Walhi Jatim F. Trijambore Christanto ketika ditemui di kantornya, mengatakan, Regulasi yang tidak berpihak kepada keselamatan ruang hidup rakyat masih menjadi momok hingga tahun 2016.

“Dorongan investasi industri ekstraktif maupun rejim pembangunan infrastruktur menjadi penanda utama mengapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah masih tidak memberi harapan akan perbaikan situasi lingkungan.” Ucap Christanto, ketika ditemui dikantor Walhi Jatim, Senin lalu, (9/1/17).

Sepanjang 2016, WALHI Jawa Timur menemukan berbagai regulasi baik dari tingkat nasional hingga tingkat daerah yang bisa dianggap sebagai ancaman terhadap ekologi Jawa Timur.

“Setidaknya ada 69 regulasi yang dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan ekologi dengan rincian: 35 regulasi tingkat pusat, 3 regulasi tingkat provinsi, dan 31 regulasi tingkat daerah,” tambahnya.

Salah satu regulasi ditingkat pusat yang menjadi problem penyelamatan lingkungan adalah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). RPJMN masih menjadi kepanjangan dari MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) yang membuka ruang besar-besaran terhadap investasi untuk masuk dan mengeksploitasi ruang hidup rakyat. Disisi lain regulasi daerah semacam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga melebarkan kepentingan pencaplokan wilayah.

Perluasan lahan pertambangan di Jawa Timur mendorong meningkatnya konflik sosial ekologis, di pesisir selatan Jawa Timur yang diproyeksikan menjadi sentra investasi pertambangan, sepanjang 2015 hingga 2016 konflik berbasis kasus pertambangan terus mengemuka.

Demi keselamatan ruang hidup, WALHI Jatim meminta kepada pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, harus menghentikan dan mencabut regulasi-regulasi yang cenderung melanggengkan eksploitasi alam dan menyebabkan peningkatan konflik ekologis di daerah-daerah.

“Serta, mengakui hak masyarakat dan komunitas untuk menentukan pengelolaan lingkungan di wilayahnya yang sesuai karakter daerah dan daya dukung lingkungan masing-masing. Aparat penegak hukum harus berhenti melakukan tekanan dan kriminalisasi terhadap prakarsa-prakarsa masyarakat untuk menyelamatkan ruang hidupnya,” urai Christanto. (Tls)

Add a Comment