Pertumbuhan Ekonomi di Jatim Triwulan 3 Tumbuh Sebesar 5,16%

Surabaya (wartasas.com) – Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 3 tahun 2017 masih menunjukan perkembangan yang menggembirakan, yakni tumbuh sebesar 5,16% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,93%.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 4 Jawa Timur Dani Surya Sinaga menggantikan Kepala OJK Kantor Regional 4 Jatim Heru Cahyono dalam Evaluasi Kinerja BPR Syariah Se-Jatim di Surabaya, pada Senin, 13 Nopember 2017, sebagai salah satu wujud konkrit Concern OJK terhadap perkembangan industri BPR Syariah di Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Heru Cahyono menyampaikan bahwa, perkembangan industri perbankan syariah di Jawa Timur (Jatim) tidak lepas dari perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah.

“Total aset BPR Syariah di seluruh Jatim pada akhir triwulan III/2017 tercatat sebesar Rp1,69 triliun. Jumlah itu setara dengan 6,37% dari total aset perbankan syariah di Jatim.” Kata Dani dalam kesempatan Evaluasi Kinerja BPR Syariah Se-Jatim, Senin, (13/11/17).

“Sementara itu, DPK dan kredit perbankan di Jawa Timur masing-masing tercatat tumbuh sebesar 12,88% dan 7,75% (yoy). Hal yang patut dibanggakan, diantara kinerja positif perbankan Jawa Timur, bank syariah mampu menunjukkan eksistensinya dengan mencatatkan pertumbuhan volume usaha sebesar 14,95% (yoy),” tambahnya.

Menurut  Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 4 Jatim, Struktur DPK (dana pihak ketiga) yang dihimpun BPR Syariah di Jatim relatif efisien, dengan komposisi dana mahal dalam bentuk deposito mencapai sebesar 53,86%. Jumlah tersebut, lebih kecil dibanding pangsa deposito pada BPR Konvensional di Jatim yang mencapai 68,66%.

“Selain itu, BPR Syariah harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Risiko kredit BPR Syariah cenderung meningkat pada triwulan III/2017 dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 10,00%. Jumlah itu lebih tinggi dibanding rasio NPL BPR Konvensional yang sebesar 8,04%,” terang Dani.

Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR Syariah, BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 miliar paling lambat pada 31 Desember 2020 dan Rp6 miliar paling lambat pada 31 Desember 2025.

Di Jatim, terdapat 19 BPR Syariah yang harus meningkatkan modal inti minimumnya menjadi sebesar Rp6 miliar sampai akhir 2020 maupun 2025. OJK meminta agar BPR Syariah dapat menyusun rencana tindak (action plan) peningkatan modal inti dengan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan laba dan penambahan modal disetor oleh pemegang saham, maupun melalui upaya merger, konsolidasi dan akuisisi. (Tls)