Pantau Perkembangan Industri BPR/S di Jatim, OJK Gelar Evaluasi Kinerja BPR/S 2018

Tretes (wartasas.com) – Sebagai wujud konkrit concern terhadap perkembangan industri BPR dan BPR Syariah di Provinsi Jawa Timur, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mengadakan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Triwulan I tahun 2018.

Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS 2018 bertemakan “Penguatan Good Corporate Governance (GCG) Untuk Mewujudkan Industri BPR/S Yang Sehat dan Berdaya Saing” yang diselenggarakan pada Kamis, 03 Mei 2018 di Convention Hall Hotel Senyiur, Prigen, dihadiri Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono dan Direksi dan Komisaris dari 116 BPR serta 13 BPRS di bawah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur.

Dalam kegiatan evaluasi ini, OJK memberikan pemaparan mengenai perkembangan kinerja BPR dan BPR Syariah sampai dengan triwulan I-2018 serta melakukan capacity building mengenai peningkatan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal BPR/S dalam rangka penguatan GCG.

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono, menyampaikan bahwa, pada triwulan I tahun 2018, sektor keuangan di Jawa Timur mencatatkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan yang mencapai sebesar 9% (yoy).

“Kinerja positif perbankan di Jawa Timur tersebut, tidak terlepas dari peran serta industri BPR/S yang pertumbuhan aset, DPK dan kreditnya masing-masing mencapai 8,59%, 11,37% dan 4,96% (yoy),” ucap Heru dalam kesempatan press conference di Hotel Senyiur, Prigen, Kamis, (03/05/18).

“Sedangkan, fungsi intermediasi BPR dan BPRS di Jawa Timur cukup baik dengan rasio L/FDR masing-masing 75,13% dan 114,2%. Risiko kredit BPR dan BPRS tergolong cukup tinggi, tercermin pada rasio NPL/F masing-masing 7,58% dan 9,24% namun, rasio kecukupan modal BPR dan BPRS masih tergolong memadai untuk menyerap dampak risiko tersebut dengan CAR masing-masing sebesar 33,86% dan 31,61%,” tambahnya.

“Diharapkan, kepada Pengurus BPR/S di Jawa Timur untuk memperhatikan potensi peningkatan jumlah kredit/pembiayaan bermasalah dengan senantiasa memantau secara ketat perkembangan kualitas kredit/pembiayaan yang disalurkan,” harap Heru kepada BPR/S .

Khusus untuk BPR/S yang rasio NPL/F nya telah mencapai lebih dari 5%, OJK mewajibkan BPR/S untuk menyusun langkah-langkah penyelesaiannya yang komprehensif dan realistis dalam sebuah rencana tindak (action plan).

Hal tersebut sangat penting karena peningkatan jumlah kredit bermasalah dapat secara langsung berdampak pada rentabilitas BPR/S yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan aspek permodalan apabila tidak diikuti dengan peningkatan modal disetor oleh Pemegang Saham.

“Oleh karena itu, komitmen Pemegang Saham untuk mendukung kecukupan modal dan pengembangan bisnis BPR/S sangat penting bagi keberlangsungan usaha BPR/S, terutama dalam memenuhi ketentuan rasio CAR >12% serta pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 miliar maupun Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019 untuk BPR dan tanggal 31 Desember 2020 untuk BPRS,” papar Heru.

OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, POJK Nomor13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR. Dengan adanya POJK dan SEOJK tersebut BPR wajib menerapkan GCG secara efektif serta meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Fugsi Manajemen Risiko yang merupakan tiga lini pertahanan (three line of defense) dalam proses pengendalian internal bank.

Heru Cahyono menghimbau kepada industri BPR/S agar melakukan akselerasi penguatan GCG untuk memitigasi potensi peningkatan risiko ke depan. Untuk membantu proses akselerasi tersebut, perlu adanya komunikasi serta koordinasi yang efektif dan intensif antar BPR/S dengan asosiasi industri serta pihak otoritas.

OJK KR 4 Jawa Timur, OJK Malang, OJK Kediri dan OJK Jember bersama dengan PERBARINDO Jawa Timur, PERBAMIDA Jawa Timur – Bali dan Kompartemen BPRS ASBISINDO Jawa Timur menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKp) dan Forum Komunikasi Audit Intern (FKAI) BPR/S Se-Jawa Timur yang tujuan utamanya adalah mendukung proses akselerasi penguatan GCG tersebut.

“Diharapkan, seluruh BPR/S di Jawa Timur dapat berpartisipasi secara aktif agar Forum Komunikasi tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi industri BPR/S. Forum Komunikasi ini berperan penting dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip GCG serta penerapan manajemen risiko pada industri BPR/S di Jawa Timur,” pungkasnya. (Tls)