OJK Terus Evaluasi Kinerja BPR/S

Surabaya (wartasas.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah 5 tahun berdiri dan melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap Industri Jasa Keuangan yang di dalamnya termasuk BPR dan BPRS.

Pada kesempatan tersebut, OJK KR 4 Surabaya kembali menggelar acara Evaluasi Kinerja BPR/S Semester II 2016, pada Kamis, 8 Desember 2016 di Shangri-La Hotel Surabaya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Sukamto, dalam acara evaluasi kinerja menyampaikan, bahwa program ini merupakan agenda rutin yang bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai Peluang dan Tantangan dilingkungan industri keuangan dengan melihat Kelemahan dan Kekuatan BPR dan BPRS kedepan sehingga target-target yang ditetapkan menjadi realistis dan terukur.

“Sampai dengan Oktober 2016 jumlah BPR/S di bawah pengawasan KR 4 Surabaya sebanyak I33 (120 BPR dan 13 BPRS). Dari sisi kinerja, posisi Aset Dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) maupun Penyaluran Dana (Kredit) menunjukan indikator yang baik.” Ucap Sukamto disela sela presscon, Kamis, (8/12/16).

Hal tersebut tercermin dari total aset BPR yang mencapai Rp 5,l9 triliun atau tumbuh sebesar 8.27% dibandingkan dengan posisi yang sama pada 2015, sementara untuk total aset BPRS mencapai Rp 1,23 triliun atau tumbuh sebesar 14.35%.

Untuk total DPK BPR mencapai Rp2,75 triliun atau tumbuh sebesar 13.12% sementara total DPK BPRS mencapai Rp 726 miliar atau tumbuh sebesar 31.39%. Pada aspek perkreditan/pembiayaan, jumlah nominal yang dapat dicapai oleh BPR sebesar Rp 3,34 triliun atau tumbuh sebesar 7.82% sementara untuk pembiayaan (BPRS) jumlahnya mencapai Rp 924 milyar atau tumbuh sebesar 11.32%.

Memperhatikan rencana kerja BPR/S tahun 2017, maka OJK mengajak pengurus BPR/S melihat profile kinerja BPR/S kebelakang sebagai cerminan kapabilitas dan profile dari perkembangan usaha BPR/S yang kedepannya OJK harap dapat dijadikan acuan dalam menetapkan target-target bisnis pada Laporan Rencana Kerja BPR/S.

“OJK terus berupaya untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri BPR terhadap perekonomian daerah dengan mengeluarkan peraturan bagi BPR yaitu POJK No.12/POJK.O3/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakya Berdasarkan Modal Inti,” tambahnya.

OJK mengelompokkan BPR menjadi 3 (tiga), BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) yaitu penyelenggaraan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.

Untuk BPRKU yang pertama adalah BPR dengan modal inti kurang dari Rp 15 Miliar, kemudian BPRKU yang kedua adalah BPR dengan modal inti antara Rp 15 Miliar sampai dengan Rp 50 Miliar, dan BPRKU yang ketiga adalah BPR dengan modal inti lebih dari Rp 50 Miliar.

OJK juga mengingatkan, bahwa penerapan peraturan tersebut juga harus didukung oleh kepengurusan yang lengkap, penerapan tata kelola yang baik, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik pada aspek soft skill maupun hard skill agar peran dan kontribusi BPR/S terus memberikan faedah dan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

“Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk dapat melakukan perbaikan perbaikan dalam tata kelola perusahaan pada 2017, sehingga pencegahan terhadap permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja bank dapat tertangani dengan baik,” urai Sukamto. (Tls)

Add a Comment