OJK Gelar Sosialisasi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Surabaya (wartasas.com) – Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 tahun 2017 sebesar 5,37% (berdasarkan data BPS Jawa Timur). Pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya merupakan kontribusi dari sektor keuangan dengan proporsi tertentu.

Dalam acara sosialisasi upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam rangka untuk meningkatkan strategi mengenai perlindungan konsumen yang digelar pada Selasa, 15 Agustus 2017 di Surabaya, dihadiri langsung Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Bapak Agus Sugiarto dan Kepala Regional 4 OJK Sukamto.

Kepala Regional 4 OJK Sukamto dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) merupakan pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Berdasarkan survey literasi dan inklusi yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, indeks literasi keuangan Jawa Timur adalah 35,58% lebih tinggi apabila dibandingkan indeks literasi keuangan Indonesia yaitu 29,66%.” Kata Sukamto dalam acara sosialisasi Selasa, (15/8/17).

“Selain itu, indeks inklusi keuangan Jawa Timur adalah 73,25% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan Indonesia yaitu 67,82%. Dengan capaian indeks inklusi keuangan saat ini, Jawa Timur optimis dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Diterangkan juga, bahwa, dalam rangka pencapaian target inklusi keuangan masyarakat perlu diberikan pemahaman dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan dengan benar. Untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan, masyarakat perlu memiliki informasi yang cukup mengenai produk dan jasa keuangan dan mengetahui produk dan jasa yang diperlukan.

“Dengan bekal informasi yang cukup tersebut, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan,” terang Sukamto dengan ramah.

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat yang telah berlaku sejak tanggal 28 Desember 2016.

POJK ini mendorong lembaga jasa keuangan untuk bersinergi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat dapat mengenal dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Dengan diterbitkannya OJK, maka lembaga jasa keuangan wajib menyampaikan rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan ke dalam Rencana Bisnis lembaga jasa keuangan kepada OJK,” ungkap Sukamto mengakhiri pemaparannya.

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan strategi mengenai perlindungan konsumen. Tanpa adanya kepastian dalam perlindungan konsumen maka keyakinan masyarakat terhadap pemanfaatan produk dan jasa keuangan semakin rendah. Untuk itulah OJK menyusun Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan. (Tls)