Melalui Kebijakan Pelonggaran LTV/FTV, BI Berharap Pertumbuhan Ekonomi di Jatim Semakin Membaik

Surabaya (wartasas.com) – Dalam rangka menjaga pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan khususnya di wilayah Jawa Timur, Bank Indonesia kembali menempuh kebijakan makroprudensial dalam bentuk ketentuan pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Ratio dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan dengan memperhatikan aspek prudensial.

Hal tersebut disampaikan dalam paparan kegiatan Diseminasi Kebijakan Makroprudensial bertemakan “Relaksasi Kebijakan Loan to Value (LTV) untuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan” yang dilaksanakan pada Kamis, 13 September 2018 di Kantor Perwakilan BI Prov. Jatim.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah menghadirkan narasumber hebat yaitu Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Ita Rulina.

Dalam sambutannya, Difi Ahmad Johansyah menyampaikan bahwa, kebijakan LTV/FTV Bank lndonesia ini merupakan bagian dari bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi.

“Melalui kebijakan ini, BI memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama sesuai dengan risk appetite dan dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank,” tutur Difi dalam sambutannya di Diseminasi Kebijakan Makroprudensial, Kamis, (13/09/18).

“Sementara, LTV untuk fasilitas kredit/pembiayaan kedua diberikan di kisaran 80% s.d. 90%. Semoga, dengan kebijakan pelonggaran yang baru ini, diharapkan angka pertumbuhan ini semakin meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan,” sambungnya.

Sedangkan, dalam dialog interaktif Ita Rulina memaparkan bahwa, dengan kebijakan pelonggaran LTV/FTV ini, pengaturan LTV/FTV fasilitas kredit/pembiayaan pertama yang menjadi kewenangan masing-masing bank tidak hanya untuk rumah tapak ≤70m², rusun ≤21m², dan ruko/rukan, namun juga untuk semua tipe rumah tapak, rusun, ruko/rukan.

“Dalam menetapkan besaran LTV kepada debiturnya tersebut, bank harus memperhatikan pula aspek prudensial dalam penerapannya, sehingga hanya bank yang memiliki NPL total kredit net < 5% dan NPL KPR gross <5% yang dapat memanfaatkan pelonggaran ini,” terang Ita.

Dijelaskan juga, selain perubahan pada ketentuan rasio LTV, ketentuan baru ini juga memberikan kelonggaran terhadap kredit/pembiayaan dengan mekanisme inden.

“Sebelumnya, kredit/pembiayaan dengan mekanisme inden diberikan sampai dengan urutan fasilitas kedua. Sekarang, bank dapat memberikan maksimal 5 fasilitas kredit tanpa melihat urutan,” pungkas Linda.

Di Jawa Timur sendiri, sejak diterapkan pelonggaran kebijakan LTV/FTV sebelumnya di tahun 2016, kredit properti tercatat tumbuh dari sebesar 6,15% (yoy) pada Agustus 2016 menjadi sebesar 11,29% (yoy) pada Juni 2018.

Dengan adanya kebijakan pelonggaran LTV ini Bank Indonesia berharap mampu mendorong pertumbuhan kredit properti di Indonesia. (Tls)