Ketua KPPU : Dengan Memperkuat Kewenangan KPPU, Dapat Menyukseskan Demokrasi Ekonomi

Jakarta (wartasas.com) – Hadirnya otoritas pengawas persaingan usaha bertujuan untuk mendorong demokrasi ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan amanat UUD 1945. Namun,  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merasa heran jika ada  pihak yang tidak senang apabila kelembagaan tersebut diperkuat.

Syarkawi Rauf, Ketua KPPU ketika ditemui usai meresmikan gedung Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Medan, Jumat lalu, 20 Januari 2017 menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia dapat dikatakan berjalan apabila kita mampu menggeser sistem perekonomian dari yang masih dikuasai negara menjadi sistem ekonomi pasar yang berdasarkan pancasila dan pasal 33 UUD 1945.

“Oleh karena itu, diperlukan peran KPPU  sebagai otoritas pengawas persaingan yang lebih kuat secara kelembagaan.” Ucap Syarkawi ketika dijumpai usai peresmian gedung Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Medan, Jumat lalu, (20/1/17).

Penguatan kelembagaan KPPU tengah diupayakan oleh DPR RI lewat rancangan undang-undang (RUU) Persaingan Usaha yang akan merevisi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Otoritas pengawas persaingan usaha yang kuat merupakan keniscayaan untuk mencapai demokrasi ekonomi sesuai amanat UUD 1945, khususnya pasal 33. Oleh karena itu, saya heran jika ada pihak yang tetap ingin KPPU lemah,” kata Syarkawi.

Menurut Syarkawi, membangun sistem ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi, keadilan, non diskriminasi dan Demokratis merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33. Di mana,  implementasinya akan dilakukan KPPU lewat empat tugas utama yakni, penegak hukum persaingan usaha, rekomendasi kebijakan, notifikasi merger, serta pengawasan kemitraan.

“Kami yakin dengan rencana penguatan kelembagaan KPPU dalam RUU Persaingan Usaha, maka tugas yang diamanatkan kepada KPPU akan bisa berjalan efektif,” terangnya.

Satu-satunya cara untuk dapat menyukseskan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 di Indonesia, yaitu dengan  memperkuat kewenangan KPPU. Tepatnya, dengan mempertegas kelembagaan Komisi,  sehingga nantinya investigator berstatus penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

“Dengan begitu, akan lebih memudahkan KPPU untuk membuktikan pelanggaran persaingan usaha. Selain penguatan KPPU, di RUU Persaingan Usaha ada lima poin lain yang akan dibahas DPR,” urai Ketua KPPU.

Saat ini, KPPU tengah menunggu hasil pembahasan RUU ini di Badan Legislatif DPR RI sebelum nantinya disahkan dalam rapat paripurna menjadi RUU inisiatif dewan.

Ketua KPPU berharap, pembahasan RUU dapat berjakan lancar sehingga dapat disahkan pada tahun 2017. (ang/Tls)

Add a Comment