Implementasikan Fatwa MUI “Mencuri Listrik itu Haram”, PLN Bersinergi Bersama Ulama

Pamekasan (wartasas.com) – Mengantisipasi terjadinya pencurian listrik sekaligus menghindari adanya konsleting listrik akibat arus yang berlebihan, PLN Distribusi Jawa Timur bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan Sosialisasi Ketenagalistrikan dan Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 tentang pencurian listrik.

Bentuk Sinergi yang dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman secara sederhana pada Rabu, 12 September 2018 di Ballroom Hotel Front One, Pamekasan, dihadiri langsung oleh General Manager PLN Distribusi Jawa Timur, Bob Saril, Perwakilan MUI Pamekasan, Muspida Pamekasan, Alim Ulama serta Organisasi Masyarakat (Ormas) Pamekasan,

Dalam sambutannya Bob Saril menyampaikan bahwa, sosialisasi Implementasi Fatma MUI “Mencuri Listrik itu Haram” menjadi wadah diskusi bagi seluruh lapisan masyarakat Madura terkait penggunaan listrik yang aman, tertib dan benar.

“PLN siap untuk mendukung meningkatkan rasio elektrifikasi di Pulau Madura. Dan kami berharap dukungan para alim ulama setempat untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak mengutak atik dan menjaga kWh meter,” kata Bob dalam sambutannya di acara sosialisasi Implementasi Fatma MUI “Mencuri Listrik itu Haram” di Pamekasan, Rabu, (12/09/18).

Bob Saril juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada MUI, serta kepada segenap komponen masyarakat di Madura atas sinergi yang telah terjalin baik ini. Diharapkan, langkah hari ini akan meningkatkan pelayanan PLN untuk Madura, dan Jawa Timur pada umumnya.

Ditempat yang sama, Imam Santoso, perwakilan MUI Pamekasan menyampaikan kesediaan alim ulama untuk menjadi agen sosialisasi terkait Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 serta pembayaran listrik maksimal tanggal 20 setiap bulannya.

“Mencuri listrik itu haram, masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal sesuai Fatwa MUI,” terang Imam dihadapan masyarakat Pamekasan.

Dalam kesempatan tersebut PLN, MUI dan seluruh lapisan masyarakat di Madura, melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang penertiban penggunaan tenaga listrik, kewajiban membayar listrik tepat waktu, peningkatan pelayanan secara profesional dan transparan serta peningkatan keandalan jaringan untuk kesejahteraan perekonomian warga sebagai bentuk komitmen. (Ar/Tls)