Gandeng PBNU dan HPN, KPPU Awasi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Jakarta (wartasas.com) – Dalam rangka mengajak institusi NU untuk membantu sosialisasi dan diseminasi prinsip-prinsip persaingan usaha di lingkungan Nahdlatul Ulama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan MoU dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN).

MoU dengan PBNU yang dilaksanakan pada Sabtu, 20 Juli 2019 malam di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta MoU ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dan Ketua KPPU RI Kurnia Toha, serta Ketua HPN Abdul Kholik dan Ketua KPPU.

Melalui MoU, KPPU bertujuan melakukan sosialisasi maupun advokasi di lingkungan pelaku usaha di komunitas warga NU. 

Sebagaimana diketahui,  NU sebagai organisasi islam terbesar, untuk itu diyakini bahwa mayoritas pelaku UMKM Indonesia  adalah warga NU. Selain itu, dalam rangka diseminasi prinsip persaingan usaha yang sehat, KPPU berkepentingan untuk mengajak institusi pendidikan di lingkungan NU untuk turut mengkaji ilmu persaingan usaha, baik di lingkungan perguruan tinggi NU maupun madrasah dan pesantren.

Dalam upaya diseminasi pada lingkungan pesantren tersebut, direncanakan juga untuk membuat kajian penulisan buku teks fiqh persaingan usaha yang akan disusun oleh PBNU bersama dengan KPPU.

Disampaikan, bahwa etika persaingan usaha sesunguhnya inheren bahkan telah diatur dalam fiqh muamalah islam. Untuk itu, KPPU ingin mendapat perspektif yang lebih mendalam tentang fiqh persaingan usaha dalam menghadapi era disrupsi yang akan selalu muncul dan harus direspon baik oleh pelaku usaha, regulator, maupun publik pada umumnya.

Kegiatan yang diinisiasi Anggota KPPU Afif Hasbullah yang juga kader NU ini berhasil menginventarisir beberapa masukan dari pelaku usaha mikro dan kecil HPN, misalnya terkait hambatan yang dirasakan dalam menjalankan bisnisnya, khususnya terkait dengan hambatan yang ditimbulkan oleh kebijakan dan regulasi pemerintah juga disampaikan pada KPPU, dalam hal ini KPPU akan mengkaji untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah jika regulasi tersebut memang mengganggu persaingan usaha yang sehat. (Ang/Tls)