DJP Jatim I Optimis Target 50 Triliun Kota Surabaya Tercapai

Surabaya (wartasas.com) – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur l optimist target penerimaan pajak untuk Kota Surabaya sebesar 50 Triliun dapat tercapai. Pasalnya, per 31 April 2019 Kanwil DJP Jawa Timur l telah mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp. 15, 2 Trilyun yakni 30,51%.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Eka Sila Kusna Jaya dalam kesempatan kegiatan Media Gathering pada Kamis, 16 Mei 2019 di Hotel Shantika Premiere Gubeng Surabaya.

Dalam sambutannya Eka Sila menyampaikan bahwa, DJP Jatim I berkomitmen untuk mempermudah berbagai layanan perpajakan, khususnya untuk mendukung peringkat Indonesia dalam kemudahan dalam berusaha EoDB (Ease of Doing Bussiness). 

“Hal tersebut kami buktikan juga dengan berbagai aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, salah satunya dengan fasilitas pelaporan SPT Tahunan melalui kanal efiling,” ucap Eka Sila dalam sambutannya,  Kamis,  (16/5/19).

“Seperti aplikasi E-filing yang semakin banyak digunakan oleh wajib pajak di Kota Surabaya. Dari 294.219 wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan, sebanyak 97,40% melaporkan SPT Tahunan melalui kanal e-filing (tahun lalu 82%),” sambungnya.

Jika dilihat dari 354.208 wajib pajak terdaftar wajib SPT, sebanyak 83, 06% telah melaporkan SPT Tahunannya. Kedepannya, untuk wajib pajak yang masih belum melaporkan SPT, Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan himbauan untuk segera menyampaikan pelaporan SPT Tahunan.

Sementara itu, di era pertukaran data ini, pada tanggal 23 April 2019 lalu Kanwil DJP Jawa Timur I telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait pertukaran data untuk mengamankan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

“Untuk wajib pajak yang terbukti tidak melakukan pelaporan perpajakan secara tidak benar akan ditindak,” tegasnya.

Apabila wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan pajaknya secara benar serta tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak tidak segan untuk menegakkan hukum melalui proses penagihan aktif berupa pencegahan dan penyanderaan. (Tls)