BI : Alat Pembayaran Sah di Indonesia Hanya Rupiah

Surabaya (wartasas.com) – Secara tegas Bank Indonesia menyampaikan bahwa, Virtual Currency (Bitcoin) bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya “Rupiah”.

Hal tersebut sudah disampaikan berulang ulang oleh BI kepada masyarakat luas agar masyarakat  lebih bijaksana dan cerdas dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga tidah terpengaruh dengan kehadiran Virtual Currency (Bitcoin) yang semakin marak di masyarakat.

Menghadapi Fenomena Bitcoin yang semakin berkembang, BI kembali mengambil langkah dengan menggelar Dialog Interaktif tentang kebijakan BI terkait Virtual Currency (Bitcoin) yang dilakukan pada Kamis sore, 18 Januari 2018 di Gedung Perpustakaan BI Surabaya dengan menghadirkan Kepala BI Jatim Difi Ahmad Johansyah didampingi.

Dalam paparannya, Kepala BI Jatim Difi Ahmad Johansyah menyampaikan, bahwa, Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan, Bitcoin tidak ada payung hukum, bisa menabung tapi tidak bisa keluar.

“Artinya disaat butuh uang tidak bisa diuangkan, dan sulit dilacak, tidak ada centralnya, tidak bisa dikontrol, silsilahnya tidak jelas siapa ibu bapaknya kalau manusia, karena yang melahirkan adalah aplikasi dan komputer, yang digerakkan oleh mesin,” tutur pria yang akrab disapa Difi dalam paparannya, Kamis sore, (18/01/18).

“Bitcoin sudah beredar sejak 2012 dan BI sudah sejak 2012 melarang Bitcoin, sebelum negara negara seperti Korsel, Canada, China, dan Singapura. Hanya saja untuk menindak agak kesulitan karena tidak ada korban yang melapor yang merasa dirugikan atas Bitcoin,” tambahnya.

Disinggung apakah Bitcoin bisa dijadikan tempat “Money Loundry”, Difie tidak berani menjawab secara pasti, karena ia tidak mengetahui secara pasti siapa yang membaut dan siapa yang menyebarkan Bitcoin.

“Tapi kemungkinan semua itu bisa terjadi karena keberadaannya sulit diketahui dan dilacak,” terang Difi.

Difi menjelaskan, kalau Bithcoin itu jelas sudah pasti terdaftar di Indonesia. Karena di Indonesia ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan memantau kejelasan suatu perusahaan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Disini yang bisa saya tekankan bahwa, pembayaran yang sah di Indonesia hanya menggunakan Rupiah,” tegas Difi mengakhiri. (Tls)