Pemetaan Daerah Bencana Diperlukan Sebagai Langkah Preventif Penanggulangan Bencana Daerah

Malang (wartasas.com) – Pentingnya pemetaan daerah bencana secara lengkap baik untuk infrastruktur yang ada seperti jembatan lengkap dengan kondisinya, serta kondisi wilayahnya. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi resiko bencana. Seperti halnya soal kondisi infrastruktur yang diharapkan dapat dilakukan perbaikan dan diajukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam Rakor Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam di Jawa Timur yang dilaksanakan pada Rabu, 13 Maret 2019 di Hotel Aria Gajayana Malang.

Emil Elestianto Dardak mencontohkan misalkan ada jembatan yang kondisinya mulai keropos dapat segera diperbaiki, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana, jembatan tersebut akan kuat menghadapi terjangan bencana.

“Disamping itu, petugas lapangan juga harus bisa mengklasifikasi kualitas bencana. Apakah bencana tersebut cukup ditangani oleh daerah, provinsi atau harus ditangani oleh pemerintah pusat. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya manusia (SDM), maupun pendanaan, maupun pengiriman logistik yang diperlukan,” kata Emil dalam sambutannya dalam Rakor di Malang, Rabu, (13/03/19).

“Walaupun sekecil apapun bencana yang terjadi di daerah akan mendapatkan penanganan dari pemerintah,” tambahnya.

Program 99 hari pertama yang diluncurkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak yakni untuk menangani bencana alam, serta diadakannya Program Karang Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana. Tujuannya adalah untuk membangun kesiapsiagaan penanganan bencana.

“Dengan diluncurkannya program tersebut diharapkan para pemuda dan warga desa dengan sigap dapat menangani masyarakat di daerahnya, sehingga masyarakat terdampak akan cepat tertolong,” terangnya.

Langkah preventif penanggulangan bencana terus dilakukan oleh Pemprov. Jatim dengan melibatkan pakar dari berbagai elemen masyarakat. Tentunya langkah tersebut memerlukan waktu yang panjang, tetapi harus dimulai dari sekarang mengingat kondisi geografi Jawa Timur rawan bencana.

Sementara itu untuk pemberitaan yang dilakukan media massa, Wagub Emil Dardak menginginkan adanya pertemuan dengan wartawan untuk membicarakan bagaimana memberitakan bencana alam dengan benar. Karena, peran wartawan sangat diperlukan oleh pemerintah untuk memberitakan berita-berita yang memerlukan penanganan secara serius.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Suban Wahyudiono mengatakan, Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan tersebut untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Rakor diadakan sebagai respon terhadap  dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan visi, misi Nawa Bhakti Satya Provinsi Jatim,” papar Suban.

Rakor yang diikuti oleh Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kab/kota se Jatim, perwakilan BPBD Prov. Jatim, perwakilan Ikatan Ahli Bencana Imdonesia Prov. jatim tersebut bertujuan untuk menyinkronkan dan memadukan antara program dan kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan isu-isu penanggulangan bencana serta prioritas sasaran strategis pembangunan lima tahun mendatang. (Ma/Tls)